Pemerintah Desa Bleberan Tidak Transparan BPD dan BUMDes Beramai – ramai Mundur.

Playen, Suaragunungkidul.com – Pemerintah Desa Bleberan beberapa waktu belakangan di hamtam beberapa persoalan dari restribusi Sri Gethuk,pembuatan Jalan Usaha Tani ( JUT ) serta Program PTSL yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat Desa Bleberan. Anggota BPD serta Ketua BUMDes sepakat untuk mengundurkan diri dari ke anggotaan dan kepengurusan BUMDes karena merasa sudah tidak nyaman berkerja dengan kondisi demikian.
Seperti di sampaikan Sam saat di konfirmasi wartawan media ini Sabtu ( 20/10/2018 ),”Saya sudah tidak merasa nyaman bekerja di Desa Bleberan dan itu ada beberapa sebab antara lain, aspirasi rakyat tidak ada sama sekali tidak sesuai dengan kehendak rakyat jadinya kerja tidak maksimal,”jelasnya. Hal senada juga di sampaikan sekretaris BPD  saat di hubungi melalui telpon ia tidak mau menanggapi alasan kenapa dirinya mundur hanya mengatakan mundur karena sudah masuk Panwas.
Berbeda dengan Ketua BUMDes saat ditanya alasanya mundur dari ke ketua Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) secara terbuka ia mengaku bahwa perasaanya kerja di situ kurang nyaman dan tidak sesuai hati nurani, carut marut jalanya pemerintahan di Desa Bleberan menjadi alasan utama dirinya mundur.
” Yang jelas sudah tidak nyaman karena carut marut berjalanya pemerintahan di desa Bleberan,” pungkasnya.
 Menanggapi adanya anggota lembaga yang mengundurkan diri Kasi Kesejahteraan Harto  membenarkan kalau banyak yang keluar dan itu  hak masing-masing orang, ” Benar mas tapi itu kan hak mereka mau mundur atau tidak,” singkatnya. ( red/prianto ).