Kerjasama Pemda dan BPJS Terjalin 95% Warga Gunungkidul Sudah Terdaftar Peserta BPJS,

Wonosari,Suaragunungkidul.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai Universal Health Coverage pada Desember 2018 akhirnya terwujud. Sebanyak 721.381 jiwa penduduk Gunungkidul telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dari total jumlah penduduk sebanyak 757.169 jiwa (data DKB Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri semester 2 tahun 2017) atau 95,27% dari total penduduk Gunungkidul.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seiring dengan peta jalan Program JKN-KIS, diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN-KIS atau Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menetapkan bahwa untuk dapat dikatakan UHC setidaknya 95% penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS.

Kepala BPJS Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti, mengatakan pencapaian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan bukti bahwa pemerintah daerah memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi penduduknya. Hal ini sejalan dengan instruksi presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang mengamanatkan bupati/walikota memastikan bahwa penduduknya terdaftar dalam program JKN-KIS. “kami sampaikan terima kasih kepada pemda Gunungkidul yang sudah mewujudkan UHC pada Desember 2018”, hal ini disampaikan usai menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah Gunungkidul tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Gunungkidul, di Bangsal Sewokoprojo, Jumat, (23/11).

Penanda tanganan dilakukan antar Kepala BPJS Kesehatan Canang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti dengan Sekretaris Daerah Gunungkidul, Ir. Drajad Ruswandono, M.T., disaksikan Wakil Bupati, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H., Deputi Direksi Bidang Perluasan Peserta, Kusworowati, dan Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Aris Jatmiko, serta tamu undangan.

Dijelaskan, UHC Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai salah satunya karena adanya penambahan peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD sejumlah 159.224 jiwa yang mulai aktif per 1 Desember 2018. Hal ini dinilai menjadi langkah strategis pemda yang berkomitmen untuk hadir dalam memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya.

Hesti menambahkan UHC Gunungkidul akan semakin dirasakan manfaatnya oleh peserta apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu dibutuhkan pula dukungan pemerintah daerah meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lain tentang program JKN-KIS ini. “Mari bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi, dan advokasi kepada peserta sehingga peserta mendapatkan manfaat dari program ini secara optimal,”pintanya.

Dilaporkan pula, dari sisi pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta sudah bekerjasama dengan 207 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 31 faskes rujukan tingkat lanjutan, 17 apoteker dan 3 optik. Faskes tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja kantor vp cabang yogyakarta yaitu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul,. Khusus Gunungkidul terdapat 60 faskes tingkat pertama dan 5 faskes rujukan tingkat lanjutan.

Sementara Wakil Bupati, saat membacakan sambutan Bupati, menyampaikan Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta yang konsisten dan berkomitmen penuh menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemkab Gunungkidul dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Apa yang dirintis oleh Pemkab dengan dukungan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta melalui kerjasama ini yaitu dalam rangka meningkatkan jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi warga Gunungkidul.

Salah satu komponen perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat menyangkut kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara.

Peningkatkan jangkauan dan optimalisasi layanan kepesertaan melalui Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, juga merupakan poin penting kerjasama antara Pemkab Gunungkidul dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Harapan kita, dampak kerjasama ini nantinya tidak ada lagi warga di Kabupaten Gunungkidul, yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. (Red/tim_IKP)