Gunungkidul Menerima Penghargaan Dari Ombudsman Dalam Pelayanan Publik Predikat Kepatuhan Tinggi

Wonosari, Suaragunungkidul.com-Kabupaten Gunungkidul kembali mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI. Penganugerahan Penghargaan diberikan lantaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dari 55 produk layanan administrasi diperoleh nilai 96,44 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Penganugerahan predikat tersebut dilaksanakan pada hari Senin, (10/12) di Auditorium TVRI Pusat.
Berdasarkan Hasil Penilaian dari Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulfian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D, bahwa Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dari 55 produk layanan administrasi diperoleh nilai 96,44 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 81-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51-80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0-50. Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat Pusat maupun Daerah.
Amzulfian Rifai juga menjelaskan, guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pelaksana peraturan Presiden  RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut dia, Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik.
Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penilaian Kepatuhan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun yang dimulai sejak tahun 2015.
Diakui Amzulfian Rifai, hasil penilaian menunjukkan masih rendahnya kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk.
“Yaitu ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, dan khususnya mengenai ketidakpastian hukum perizinan investasi,” pungkasnya.
Penganugerahan predikat tersebut dilaksanakan pada hari Senin, (10/12) di Auditorium TVRI Pusat, oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulfian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D., kepada Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H.(Joko N)