Solidaritas Kades se-Gunungkidul Menyampaikan Aspirasi ke Kejati DIY

Yogyakarta,Suaragunungkidul.com – Perwakilan Solidaritas Kades Se – Gunungkidul akhirnya benar – benar menyampaikan aspirasi ke Kejati DIY, Kamis,13/12/2018 diterima langsung oleh Kepala Kejati DIY Erbagtyo Rohan,SH dan Kepala Kejari Wonosari Asnawi Mukti,SH,MH di aula pertemuan Kejati DI Yogyakarta.

Perwakilan Solidaritas Kades Se-Gunungkidul menyerahkan satu bendel surat aspirasi yang ditanda tangani Ketua Solidaritas Kades Se-Gungkidul Sutiyono dan Sekretarisnya Sugiyarto,S.Pd,adapun Penyampaian aspirasi yang tertuang dalam surat No.09/SKDGK/XII/2018 adalah :
1. Aparat Penegak Hukum ( APH ) melakukan pemeriksaan atas pengaduan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat adminitratif,proses tersebut diserahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ).
3. Agar Aparat Penegak Hukum ( APH ) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ) bisa bersinergi untuk pelaksanaan penegakan hukum. Menempatkan hukum sebagai panglima di negara ini dan setiap lini kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.Subtansi pokoknya adalah menegakan hukum/aturan bukan menghukum.
Menurut Sutiyono bahwa dalam menyampaikan aspirasi para Kades berpegang pada aturan yang berlaku dan berharap penegak hukum juga berdasarkan aturan yang ada agar terlaksanana penyelengaraan pemerintah desa sesuai undang – undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan undang – undang No 1 tentang Keistimewaan DIY.
Dan Kepada Penegak hukum Sutiyono berharap agar mampu merealisasikan undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Desa, undang – undang No 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintah karena dua undang – undang tersebut mengatur peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga berdasarkan Surat Kabakreskrim Polri No.ST/247/VIII/2016 didalam melaksanakan tugasnya dan bangun komunikasi yang baik.
” Agar terlaksana pemerintah desa yang baik semua harus berdasarkan aturan yang ada, demikian juga penegak hukum harus sesuai aturan yang ada,” Jelasnya.
Perwakilan Solidaritas Kades Se-Gunungkidul merasa perlu mengambil sikap ini dikarenakan prihatin atas banyaknya Kepala Desa yang tiba – tiba menjadi pesakitan pada hal belum melalui proses yang diamatkan undang – undang seakan Kades itu tidak memiliki induk atau atasan sehingga apapun langkah yang di ambil menjadi tanggung jawab pribadi Kades.
” Kami prihatin aza atas banyaknya Kades yang tiba – tiba jadi pesakitan pada hal proses belum dilalui seakan Kades ga punya atasan, juga berharap agar hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas,kita sama dihadapan hukum apalagi penegak hukum harus taat dan patuh terhadap hukum tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.