Gunungkidul Satu Satunya Kabupaten Yang Mendapat Reward Champion Daerah

Jakarta, Suaragunungkidul.com– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) memberikan penghargaan atau Reward Champions Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Jakarta, Selasa, (18/12). Kabupaten Gunungkidul satu satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan tersebut, lantaran dianggap telah memberikan sumbangsih kinerja terbaik bagi bangsa untuk melakukan upaya terbaik dalam pencegahan perkawinan anak.
 Sebelum pemberian Award Champions daerah,  semua kabupaten/kota diminta partisipasi untuk mengajukan nama dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat dan detail.
Ternyata Kabupaten Gunungkidul memenuhi semua kriteria yang diterapkan, sehingga bisa meraih Award Champions daerah dari Kementerian KPP-PA, di Hotel Le Meridien, Jakarta, 18 Desember 2018.
Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam sambutannya saat dialog publik dan gerakan bersama Pencegahan Perkawinan Anak mengatakan, rangkaian dalam Memperingati 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan focus Pencegahan Perkawinan Anak.
“Mengingat Perkawinan Anak masih menjadi keprihatinan nasional dan Negara harus hadir
dengan upaya yang strategis dan lebih masif,” ungkapnya.
Diterangkan, perkawinan anak adalah merupakan pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki dan
tentu akan berdampak lebih parah terhadap anak perempuan.
Karena menurut menteri, anak-anak akan rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak.
Menurut data BPS, perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. Satu  dari empat atau 23% atau 340.000 anak perempuan menikah pada usia anak,yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun. Di tahun 2017 Jumlah perkawinan Anak sudah mencapai hampir 25,17%. .Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam
kondisi Darurat Perkawinan Anak.
Dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” terangnya.
KPP-PA sebagai Kementerian yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan
terkait urusan perlindungan anak termasuk pencegahan perkawinan anak sejak Tahun 2016
telah melakukan upaya yang bersifat strategis yang diwujudkan secara kongkrit sudah dicanangkan melalui “Gerakan bersama untuk stop perkawinan anak.  Bulan November 2017 di 5 (lima)Wilayah yaitu Provinsi Jabar, JawaTengah, JawaTimur,Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTB.
Tahun 2018 3(tiga) wilayah yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Prov.Kalbar dan provinsi
NTT.  Upaya lain yang strategis juga telah diintegrasikan dalam Kabupaten/Kota Layak Anak.
“Saat ini sudah 389 Kabupaten,Kota telah melakukan inisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak,” masih jelas menteri.
Sekain itu, KPP-PA juga sangat didesak untuk mengambil langkah menyusun PERPPU sebagai langkah alternatif sebagai kebijakan untuk perlindungan anak dengan usulanya itu menaikkan usia dispensasi perkawinan diatas usia anak atau 18 tahun dan idealnya adalah diatas 21 Tahun serta Membatasi Dispensasi Perkawinan.
Tahun 2018 KPPPA telah menetapkan nama-nama penerima berdasarkan 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,Kategori Organisasi Non Pemerintah, Kategori Aktor Dibawah 18 Tahun dan Kategori Aktor Diatas 18 Tahun sebagai hasil seleksi yang melibatkan Kementerian/Lembaga Lembaga Masyarakat serta media.
Akhirnya Secara khusus kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas
kontribusi dari para Penggiat yang tiada hentinya dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo, melalui Deputi V Staf Khusus Presiden, Jaleswari, dalam sambutannya menyampaikan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggungjawab mengantarkan anak-anak memasuki gerbang masa depan yang terbaik. Pemerintah dan rakyat Indonesia harus memperhatikan nasib anak-anak sebagai penerus bangsa menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030 serta Indonesia Emas tahun 2045.
“Kini kita patut bersyukur karena dalam kurun waktu empat (4) tahun terakhir, kita mencatat berbagai kemajuan dan capaian yang menggembirakan dalam hal pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” terangnya.
Ini merupakan wujud dari komitmen “negara yang hadir” untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak Konstitusional perempuan dan anak Indonesia, tanpa terkecuali, komitmen “meningkatkan kualitas sumber daya insani/manusia Indonesia” dan “Revolusi karakter bangsa” sebagaimana tercantum dalam Nawacita satu(1), lima (5) dan delapan (8).
3. Secara khusus, terkait agenda Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, kami ingin menggaris bawahi bahwa intervensi pemerintah selama ini cukup komprehensif dan mencakup semua lini.Di bagian hulu Pemerintah terus meningkatkan kapasitas pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak bebas dari diskriminasi dan kekerasun.Selain terbitnya berbagai regulasi nasional hingga daerah, Pemerintah secara intensif melaksanakan agenda mengutamakan perspektif gender dan hak anak secara komprehensif ke dalam rencana pembangunan, khususnya di tingkat kabupaten/kota
“Antara lain, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak serta Ruang Kreativitas Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, Forum Anak, Penguatan Keluarga Pengganti bagi anak tanpa keluarga, serta Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak,” masih terang Jaleswari.
Menyadari seriusnya pensoalan Perkawinan Anak ini, tambahnya, pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah memberi perhatian maksimal dengan menyetujui usulan CSO tentang perlunya diterbitkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penghapusan Perkawinan Anak.
“Namun hari ini, kita bersyukur bahwa MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimum Usia Kawin yang menaikkan batas minimal usia perkawinan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, dalam acara dialog Publik dan Pemberian Award Champion Daerah dalam rangkaian kegiatan 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos menghaturkan terimakasih kepada Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta tim seleksi.
“Karena  telah menetapkan saya, Bupati Gunungkidul sebagai penerima penghargaan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, untuk kategori Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang baik ini, lanjut dia, pihaknya juga  mengucap syukur dan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul.
“Karena telah bekerja besama, bahu-membahu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak,” pungkasnya.
(Joko)