Kabupaten Gunungkidul Komitmen Canangkan Sebagai Kabupaten Inklusif.

 

Wonosari, Suaragunungkidul.com-
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mencanangkan sebagai Kabupaten Inklusif. Komitmen tersebut dituangkan melalui peraturan-peraturan daerah yang mendukung terwujudnya kabupaten inklusif.

Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. Drs H. Immawan Wahyudi, sebagai salah satu narasumber konferensi pers di ruang rapat wakil bupati, Jum’at (28/12) yang bertajuk refleksi akhir tahun implementasi pembangunan inklusif di Kabupaten Gunungkidul menyampaikan,
salah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mencanangkan sebagai kabupaten inklusif
melalui Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Dampak dari peraturan bupati tersebut, lanjut dia, beberapa sekolah kemudian ditunjuk sebagai model sekolah inklusi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 240 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Gunungkidul yang terdiri atas TK sampai dengan SMA.

Selain itu, masih kata Immawan, bentuk komitmen lainnya muncul dengan diterbitkannya Perda No.9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada 7 Oktober 2016 silam. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi Iandasan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sejak 2015 Bupati Gunungkidul menerbitkan Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis musyawarah desa dan penyusunan RKPDes dimana di dalamnya kelompok rentan wajib dilibatkan dalam setiap proses pembangunan desa.

“Kelompok rentan yang dimaksud antara lain kelompok miskin, lansia, dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Selama 2018 ini tentunya banyak hasil, manfaat dan terobosan yang muncul dari implementasi pembangunan inklusif baik di tingkat kabupaten maupun desa. Melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun ini, bermaksud untuk menyebarluaskan praktik baik implementasi pembangunan inklusif dalam proses pembangunan.

“Saya berharap, praktik-praktik baik tersebut dapat terangkat ke tingkat yang Iebih luas dan dapat memicu wilayah lain untuk mereplikasikannya,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu peserta dari disabilitas, Hardiyo, Warga Padukuhan Nglipar, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar yang dihadirkan dalam konferensi pers mengeluhkan, masih banyak gedung-gedung pemerintah yang belum memberikan fasilitas untuk kaum disabilitas.

“Saya berharap kedepan Pemda terus berupaya memperhatikan akses jalan untuk kaum disabilitas, sehingga Gunungkidul sebagai kabupaten inklusif bisa terwujud,” tutupnya.

(Joko)