Belum Ada Yang Bertanggung Jawab Pemasangan Baleho Besar Milik Ketum PSI Grace Natalie.

Wonosari,Suaragunungkidul.com – Polemik pemasangan Baleho besar milik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Grace Natalie di Jalan Brigjend Katamso beberapa waktu lalu setelah di angkat di status Facebook Slamet Harjo Polifikus senior yang saat ini kembali maju dalam Pileg 2019 dari Partai Golkar.

Saling lempar tanggung jawab tersebut terlihat di komentar statusnya Slamet Harjo yang salah satunya di kirim ke Redaksi Suaragunungkidul.com,31/12/2018 bahwa salah satu dinas merasa tidak diberi tahu terkait pajak pembayaran Baleho,dan dianggap Dinas Perizinan Kabupaten Gunungkidul mengetahui persis kejadian tersebut.
Status Slamet Harjo mendapat banyak komentar dari berbagai kalangan dan di like ratusan facebuker membuktikan bahwa kepedulian atas aturan yang di langgar oleh partai peserta pemilu mulai marak di Kabupaten Gunungkidul hal ini pula yang menimbulkan pertanyaan besar dimana peran Bawaslu DIY dan Gunungkidul juga Panwas setempat meminimalkan pelanggaran Pemilu.
Sementara Kadis Perizinan saat di konfirmasi melalui jaringan telpon terkait tau tidaknya adanya Baleho besar milik Ketum PSI Grace Natalie terpasang di Jl. Brigjend Katamso Kota Wonosari belum merespon,menanggapi komentatar facebooker Slamet,SPd,MM berharap agar pelanggaran srmacam itu untuk segera di tertibkan oleh yang berwenang sebelum semua partai melakukan hal sama.
” Harapan saya untuk pihak – pihak yang berwenang untuk segera menertibkan tegakan aturan yang sudah di buat oleh KPU dan disepakati bersama oleh partai peserta pemilu agar kedepan tidak ada lagi partai lain yang mengikutinya,” harapnya.
Sampai berita ini dirilies dan bertepatan dengan libur beberapa hari Baleho masih terpasang dan belum ada tindakan dari pihak – pihak terkait untuk menertibkanya sehingga masih terus mendapat sorotan dari semua pihak di dunia maya maupun di perbincangkan di luar medsos.
Menurut Slamet,SPd,MM menambahkan ada 2 hal yang di langgar oleh pelaksana aturan yaitu Surat keputusan KPU dan penerimaan pajak Baleho ditempat terlarang sehingga hal – hal demikian seharusnya tidak terjadi tidak mungkin Dinas perizinan tidak mrngetahui hal tersebut.
“Ada 2 hal yang dilanggar oleh pemangku kepentingan yaitu melanggar aturan  KPU tentang APK Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-kab/X/2017 dan pelanggaran penerimaan pajak dan  retribusi untuk APK di tempat terlarang,” pungkasnya.