Bupati Membuka Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.

Wonosari,Suaragunungkidul.com – Banyaknya tanah yang belum terdata dan bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul menjadi fokus BPN dalam melakukan pendataan dan pengukuran. Pemerintah Kabupaten terus mendapatkan dukungan dan  didorongan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat  untuk merampungkan pendataan dan mengeluarkan sertifikat bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat dan belum terdata. Paling tidak pada tahun 2025 mendatang sudah selesai secara keseluruhan.

Kepala ATR/BPN Gunungkidul, A. Suroyo mengatakan, di Gunungkidul sendiri terdapat 593.035 bidang tanah yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Namun dari jumlah tersebut baru 377.396 bidang tanah yang bersertifikat dan terdata oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan yang cukup besar bagi pemerintah dalam penanganan pendataan dan menyelesaikan sertifikat ini.

Foto : Peserta sosialisasi PTSL 2019.

“Hingga tahun lalu baru 63% yang telah kami tangani. Tentu berbagai kendala dihadapi oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat yang belum menggunakan peluang yang diberikan oleh pemerintah,” terang Suroyo, saat pelaksanaan sosialisasi PTSL, Jumat (25/01), di Ruang Rapat Setda.

 

Adapun tahun 2019 ini pemerintah memiliki target melakukan pendataan terhadap 152.000 bidang tanah yang ada. Kemudian untuk jumlah yang disertifikat paling tidak 27.000 bidang tanah. Pensertifikatan yang tidak secara keseluruhan ini disesuaikan dengan anggaran yang ada, mengingat pemerintah selalu terbentur dengan kurangnya anggaran.

 

Keberhasilan dalam hal ini tentunya juga tergantung dari petugas dan masyarakat dalam menangkap program pemerintah. Program pemerintah ini akan menyasar 54 desa dari 12 kecamatan yang ada. Diharapkan paling tidak Desember 2019 ini telah selesai, sehingga ditahun berikutnya tidak ada pengulangan dan dapat menyasar di desa-desa yang belum dilakukan pendataan serta pensertifikatan.

 

“Kami terus berupaya untuk memberikan layanan dengan mensosialisasikan program- program unggulan. Ini sebagai upaya untuk memberikan hak masyarakat dan berkaitan dengan penataan ruang yang ada,” imbuh dia.

 

Setiap tahunnya memang terus diupayakan  peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini agar segala problem berkaitan dengan sertifikat dan pertanahan dapat terselesaikan.

 

Berdasarkan data dari pemda DIY Gunungkidul merupakan daerah dengan bidang tanah terbanyak. Belum lagi tanah yang bersertifikat dan masuk dalam data juga masih banyak. Jika kabupaten lain mendekati selesai, untuk Gunungkidul masih cukup jauh. Dalam pengurusan PTSL tahun 2019 ada sedikit perubahan aturan, di mana patok tanah harus disediakan oleh pemilik dan terdapat beberapa kebijakan lainnya.

 

Sementara itu, Wakapolres Gunungkidul, Kompol Verena mengharapkan dalam pengurusan program pemerintah ini hendaknya ber- hati-hati. Berkaca pada sejumlah kasus yang ada, sejumlah orang harus berurusan dengan hukum karena melakukan penyelewengan dalam kinerja PTSL.

“Nantinya dari semua lini akan bergerak untuk melakukan upaya antisipasi penyelewengan. Sehingga semua berjalan dengan baik”.

 

Tahun sebelumnya, Polres Gunungkidul telah mendapat laporan dan menangani sedikitnya 8 kasus yang berkaitan dengan PTSL. Dari Kejaksaan Negeri pun juga akan terus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan, agar nantinya tidak ada lagi permasalahan atas program PTSL.

 

Dalam kesempatan yang sama Bupati Gunungkidul dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Ir. Drajad Ruswandono, mengatakan Proses pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, terus menjadi prioritas karena hingga kini baru mencapai angka 377.396 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu, tiga ratus sembilan puluh enam) bidang tanah atau 63,64 % dari jumlah keseluruhan bidang tanah yang mencapai 593.035 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu, tiga puluh lima) bidang tanah. Mengingat kompleksitas legalisasi pertanahan, maka pencapaian tersebut tetap kita apresiasi dan tentu kita optimis bahwa dengan kerja keras dan komitmen penuh pihak-pihak terkait, maka proses legalisasi tanah yang ada di Kabupaten Gunungkidul, akan lebih cepat diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan teratur/sistematis.

 

Dengan demikian jajaran pemerintah Kabupaten Gunungkidul di kecamatan dan juga pemerintah desa, terus didorong agar terus berkoordinasi dan saling mendukung dalam persiapan maupun pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terlebih kepada para camat, perangkat pemerintah desa maupun masyarakat, yang menjadi obyek kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, di harapkan untuk berkomitmen penuh memfasilitasi dan berkontribusi dalam program ini sesuai peran dan fungsinya masing- masing, serta pedoman atau aturan yang harus ditaati dalam pelaksanaan program tersebut.

 

“Dengan demikian untuk mewujudkan hal ini sangat dibutuhkan partisipasi aktif para pihak, dan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa”, pungkas Bupati. (Red/tim_IKP)