Rany Widiyanti,”Maraknya Kasus Kekerasan Seksual dan KDRT,Akibat Dari Kurangnya Pemda Sosialisasi,”

Playen, Suaragunungkidul.com-Kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gunungkidul masih menempati urutan pertama se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah daerah dianggap kurang maksimal dalam mensosialisasikan masalah kekerasan seksual dan KDRT.

Wakil Ketua DPRD DIY Rani Widiyati ketika mengadakan seminar kaukus parlemen perempuan di GK Steak coffee dan Resto kawasan Bundaran Siyono Logandeng Kecamatan Playen, akhirnya minggu kemarin mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT dan kekerasan seksual.

“Maraknya kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan lantaran sosialisasi dan pencegahan yang dilakukan pemerintah belum maksimal,” ujar Rani disela-sela seminar.

Kurangnya tenaga psikolog juga menjadi sorotan anggota dewan DIY Dapil Gunungkidul ini. Bagaimana tidak, hampir disetiap kecamatan di kabupaten lain hampir semua memiliki psikolog, namun di Kabupaten Gunungkidul hanya ada satu psikolog. Kurang maksimalnya Pemda Gunungkidul dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang KDRT dan kekerasan seksual lantaran minimnya anggaran yang dibugetkan.

“Untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan, seharusnya setiap puskesmas kecamatan ada Psikolognya yang ditugasi melakukan pendampingan, sehingga masyarakat bisa mengadu apa yang menjadi unek-uneknya,” terangnya.

Diakui Rani, bahwa korban kekerasan seksual maupun KDRT Kabupaten Gunungkidul termasuk paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah Provinsi DIY.

“Oleh karena itu, saya ikut merasa prihatin dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gunungkidul ini,” jelasnya.

Sehingga pihaknya mendorong DPRD Gunungkidul dan Pemda supaya menambah anggaran untuk menanggulangi kekerasan seksual maupun kekerasan lain dengan korban perempuan.

Sementara itu, Purwanti Subroto, SH, salah satu narasumber seminar, mengatakan bahwa pelaku KDRT dan pelecehan seksual akan menimbulkan kasus hukum. Hukumanya tidak main-main, berdasarkan UU perlindungan anak, ancaman hukumanya maksimal 15 tahun penjara.

“Jika pelakunya Pengawai Negeri Sipil (PNS) masih ditambahkan satu pertiganya,” jelasnya.

Menurutnya, Gunungkidul masih ada kasus-kasus semacam ini, yang menjadi korban selain perempuan, juga kaum laki-laki, walaupun dikatakan suka sama suka.

“Kalau sudah terjadi kehamilan, orang tuanya tidak menerima yang dirugikan anak laki-laki, karena masuk penjara, sedangkan perempuannya tidak,” pungkas wanita yang sering mendampingi kasus KDRT dan kekerasan seksual ini.

(Joko)