Sosialisasi LHKPN di DPRD, KPK Wajibkan Caleg,Dewan dan Eksekutif Melaporkan Hartanya

Wonosari, Suaragunungkidul.com-Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amalia, memberikan sosialisasi tetang LKHPN kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul di Gedung DPRD, Kamis (21/02). Ditahun politik, semua dewan baik yang akan mencalonkan kembali maupun tidak, diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Gunungkidul dianggap paling rendah terkait kepatuhan pelaporan LKHPN.

Kewajiban itu, menurut Amelia, karena sudah menjadi sarat mutlak dari KPU, bagi caleg tahun 2019 maupun yang sudah duduk menjadi anggota dewan.

“Di tahun politik, sudah ada aturan bagi seluruh DPRD untuk menyampaikan LHKPN,” terang Amelia, dihadapan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Kamis, (21/02).

Diungkapkan, alasan ketidakpatuhan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaporkan kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ada dua penyebab yang mendasari.
Pertama, karena sistem pelaporan periodik satu tahun baru diselenggarakan pertama kalinya.

“Kedua, tidak ada iktikad baik dari para wajib lapor tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mengungkapkan, untuk laporan harta kekayaan yang diperoleh selama 2018, KPK membuka waktu pelaporan hingga 31 Maret 2019.

Khususnya bagi yang masih mencalonkan diri untuk duduk menjadi dewan harus melaporkan LHKPN 7 hari setelah penetapan menjadi anggota dewan dari KPU.

“Karena LHKPN menjadi syarat mutlak untuk dilantik menjadi anggota DPRD,” tegasnya.

Menurut Supriyadi, justru ini sebagai pelindung bagi anggota dewan terkait dengan kepemilikan aset.
“Saya berharap, supaya masalah ini tidak menjadi momok, justru jangan sampai tidak melaporkan harta kekayaannya, karena KPK tetap akan menelusuri,” akhirnya.

Sementara itu, Sektretaris Dewan (Sekwan), DPRD Kabupaten Gunungkidul, Drs. Agus Hartadi, mengatakan, sesuai dengan PKPU No. 20 tahun 2018 sudah ada aturannya yang jelas, bahwa calon anggota legislatif, salah satu persyaratannya adalah harus melaporkan harta kekayaannya sebagai Penyelenggara Negara.

“Apalagi yang sudah menjadi anggota dewan,” jelasnya.

Dikarenakan, lanjut dia, data yang ada di KPK, baik caleg maupun anggota dewan di Gunungkidul masih banyak yang belum melaporkan atau masih rendah kepatuhan pelaporannya terkait LHKPN, sehingga dilakukan sosialisasi tetang LHKPN dari KPK.

“Saya berharap setelah dilakukan sosialisasi ini, bapak-bapak anggota dewan bisa mematuhi aturannya,” harapnya.

Diluar anggota dewan pun, tambahnya, eksekutif juga harus melaporkan.

(Joko)