Ribuan APK Dipasang tidak sesuai Aturan di Tertibkan Petugas

Wonosari, Suaragunungkidul.com-Ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tidak sesuai aturan ditertibkan oleh petugas gabungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul, Selasa 12/03/2019.

Bawaslu Gunungkidul melakukan penertiban ribuan APK yang dipasang di fasilitas umum dan zonasi daerah larangan. Selain itu juga membersihkan APK yang sudah rusak dan mengganggu pengguna jalan.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, APK yang tersebar di seluruh Kabupaten Gunungkidul berjumlah ribuan akan ditertibkan semua.

“Kita akan melakukan penertiban sekitar 2.593 buah APK terpasang yang melanggar ketentuan dan mengganggu pemandangan, tersebar dari pelosok-pelosok desa sampai kota,” ungkapnya.

Diterangkan Is Sumarsono, penertiban itu meliputi, spanduk 176 buah, umbul-umbul 7 buah, banner 38 buah, baliho 797 buah, bendera 1112 buah, dan rontek 463 buah.

Menurutnya, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik (Parpol) dalam memasang alat peraganya. Sedikitnya ada 3 pelanggaran, yaitu pemasangan alat peraga yang dipasang pada pasilitas milik pemerintah atau fasilitas umum.

“Ada juga pemasangan APK di papan reklame,” pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah, Anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ari Siswanto, mengkritisi terkait penertiban APK, baik milik Partai ataupun milik calon legislatif.

Ia juga menyayangkan adanya double aturan yang diterapkan, sudah ada aturan larangan masih ada larangan zonasi. Padahal zonasi itu hanya berdasarkan kesepakatan internal antara perangkat desa maupun kecamatan setempat. Sehingga sebenarnya kekuatan hukumnya di bawah larangan.

“Seharusnya jika sudah ada larangan, ya sudah itu saja yang diikuti, yang penting Partai maupun caleg pada saat pemasangan APK tidak melanggar larangan secara umum,” ujarnya, Selasa, (12/03/2019).

Dengan adanya larangan zonasi, berarti membatasi ruang gerak Partai ataupun caleg untuk bersosialisasi kepada masyarakat lewat APK.

Diakuinya, larangan zonasi setiap Parpol diberitahu, masalahnya, yang memasang APK adalah warga masyarakat biasa, tidak semua memahami larangan zonasi.

Karena menurutnya, tidak semua daerah diterapkan larangan zonasi, yang penting tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh KPU.

“Menurut saya Gunungkidul terlalu berlebihan dalam menerapkan aturan,” pungkasnya.

(Joko)