Bupati, Anggota Dewan Dan Kepala Dinas Tahun Ini Tidak Menerima THR

32

Wonosari, (suaragunungkidul.com)–Presiden Republik Indonesia menerbitkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2020 Tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020. Dalam PP tersebut terdapat point menjelaskan bahwa beberapa pejabat negara dan pegawai dalam jabatan tinggi tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Gunungkidul Saptoyo menjelaskan, dalam PP tersebut terdapat aturan khusus yang mengatur tentang THR dimana pejabat seperti Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPRD serta Kepala Dinas setingkat eselon 2 tidak menerima THR. Kebijakan tersebut menurut Saptoyo akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya.

“Sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing).”ujarnya, Jumat (22/05/2020).

Dia menambahkan bahwa, pada tahun lalu pejabat seperti Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD menerima THR satu kali gaji yakni sekitar Rp 6 juta. Namun atas terbitnya PP RI Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, Anggota Polri serta pegawai non PNS dan atau penerima pensiunan atau tunjangan, para pejabat tersebut tahun ini tidak menerima THR.

“Selain Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD dalam aturan tersebut yang tidak menerima THR yakni pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim
madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya, Wakil menteri,”imbuhnya.

(Fajar R)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.